Seorang warga bernama Eddy mengeluhkan kesalahan penulisan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada sertifikat vaksinasi miliknya yang belum kunjung diperbaiki oleh pihak terkait. Persoalan ini muncul setelah dirinya menyelesaikan dua kali rangkaian vaksinasi Sinovac pada Mei 2021 yang awalnya dianggap berjalan lancar.
Kendala baru terdeteksi saat Eddy tidak dapat mengakses sertifikatnya melalui aplikasi PeduliLindungi untuk keperluan memasuki berbagai fasilitas publik. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap tautan SMS yang diterima, ia menemukan bahwa digit terakhir pada nomor NIK miliknya ternyata keliru.
Ia telah berulang kali mengirimkan laporan ke alamat surel sertifikat@pedulilindungi.id dengan menyertakan bukti pendukung seperti foto KTP dan ID batch vaksin. Eddy juga melampirkan foto diri memegang kartu identitas serta dokumen sertifikat yang salah, meskipun kartu vaksin fisiknya diakui telah hilang.
Meskipun telah menunggu selama hampir satu bulan, upaya permohonan koreksi data tersebut hingga kini belum membuahkan hasil atau mendapatkan respons yang diharapkan. Ia menyatakan kesiapan untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut agar data identitasnya kembali sesuai dengan dokumen kependudukan yang sah.
Detail Data Administratif Vaksinasi
| Kategori Informasi | Keterangan Data |
|---|---|
| Waktu Pelaksanaan Vaksin | Mei 2021 (Dosis Lengkap) |
| Jenis Vaksin | Sinovac (2 Kali Suntikan) |
| Masalah Administratif | Kesalahan pada satu digit terakhir NIK |
| Durasi Penantian Perbaikan | Hampir 1 bulan |
Eddy menegaskan bahwa validitas data sangat krusial bagi efektivitas program pelacakan atau tracing yang sedang digalakkan oleh pemerintah selama masa pandemi. Ia mengkhawatirkan kegagalan sistem dalam memantau penyebaran virus jika basis data dalam aplikasi PeduliLindungi tidak akurat dan tidak valid.
Melalui pengaduan di rubrik Suara Pembaca ini, ia berharap pengelola sistem segera membenahi kesalahan administratif tersebut demi kelancaran aktivitasnya di ruang publik. Redaksi detikcom sendiri senantiasa memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait kualitas pelayanan publik di Indonesia.
